UMK Sektoral Kabupaten Bekasi 2016 Lengkap

Tanggal 17 November 2015 diadakan Rapat Dewan Pengupahan Kab. Bekasi untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Pertemuan tersebut dihadiri wakil pemerintah Disnaker, perwakilan pengusaha dan perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh. 

Pengambilan keputusan akhirnya dilakukan melalui voting dengan hasil besaran UMK dan UMK Sektoral atau kelompok usaha naik sekitar 11,5 persen.

Hasil voting putusan UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2016 :

• Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp 2.925.000 naik sebesar 11,5 % (336.375) menjadi Rp.3.261.375
• Pengecualian untuk Rumah sakit/klinik Rp.2.470.000 naik sebesar 11,5% (284.050) menjadi Rp.2.754.050
• Kelompok I / Sektor III: Rp 3.268.000,- naik sebesar 11,5% (375.820) menjadi Rp.3.643.820
• Kelompok II / sektor II: Rp 3.125.000 naik sebesar 11,5% (359.375) menjadi Rp.3.484.375
• Kelompok III /sektor I: Rp 2.927.000 naik sebesar 11,5% (336.605) menjadi Rp.3.261.605

Besaran kenaikan 11,5 % di atas mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 di mana kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga di dapatlah angka tersebut.

Seperti diketahui UMK yang baru berlaku mulai 1 Januari 2016. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Surat Keputusan No: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat 2016. Namun dalam peraturan tersebut belum dicantumkan upah minimum sektoral. 

Daftar UMK Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2016

UNRAS 24 s/s 27 November 2015

Sebanyak 200 advokat dari seluruh Indonesia siap membantu advokasi buruh dalam mogok nasional Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) pada pada 24 hingga 27 November 2015.
Salah satu Presidium KAU-GBI, Said Iqbal mengungkapkan 200 advokat ini dipelopori oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Besok (17/11), kata Said, KAU-GBI akan menggelar konfrensi pers dengan agenda pemaparan rencana mogok nasional dan apel siaga mogok nasional. Acara ini digelar di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 12.00 WIB.
Konfrensi pers ini akan dihadiri semua elemen gerakan buruh antara lain KSPSI-AGN, KSBSI, KSPI, KP KPBI, KSN, SP LEM, SP Pelabuhan JICT, FSPMI, SPN, SP Jalan TOl, SBSI 92 dan PPMI. Beserta aliansi gerakan sosial lainnya seperti LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, Imparsial dan Komnas HAM.
Aksi mogok nasional 2015 akan diikuti sebanyak 5 juta buruh di 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota se-Indonesia.
Said Iqbal, yang juga Presiden KSPI ini sering mengungkapkan, bahwa monak nasional dilakukan sebagai bentuk penolakan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. Buruh juga menolak formula kenaikan upah minimum yang hanya berdasarkan Inflasi+PDB, serta menuntut untuk dinaikannya upah minimum 2016 berkisar Rp 500 ribuan.

Provinsi yang secara serentak menggelar aksi mogok nasional ini diantaranya :

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Aceh, Sumater Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua.

• Di wilayah DKI Jakarta, aksi mogok nasional akan terkonsentrasi di wilayah Pulo Gadung, Sunter, Tanjung Priok, Cakung-Cilincing, Ancol dan lain-lain.
• Di wilayah Bogor antara lain Cileungsi, Citereup, Sukabumi, sepanjang Jalan Raya Bogor dan Depok.
• Di Bekasi akan dikonsentrasikan pada tujuh kawasan industry, Cibitung dan Cikarang.
• Di Jawa Timur seperti di Ngoro, Rungkut, PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang).
• Di Sumatera Utara seperti kawasan industri medan.
• Di Jawa Tengah yaitu di Kawasan Industri Candi.

Menghitung Pesangon PHK & Pensiun sesuai UU 13-2003

Nah berapakah uang pesangon dan uang penghargaan seandainya Anda di PHK ?

Pasal 156 UU No. 13 tahun 2003, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."
Ingat Perhitungan dibawah ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003. Jika formula perhitungan pesangon dan penghargaan yang diatur pada Peraturan Perusahaan atau perjanjian Kerja Bersama (PKB) lebih baik dari pada yang diatur dalam UU No. 13/2003, maka yang digunakan adalah formula yang dipakai pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Anda.

Pasal 157 ayat 1 menyebutkan bahwa komponen upah yang dijadikan dasar dalam perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas :
a. Upah Pokok
b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap. 

Tabel 1.  Uang Pesangon  ( UP )

Pasal 156, ayat 2 menyebutkan, "Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

Masa Kerja (MK) - Tahun	Uang Pesangon (Bulan Upah)
MK < 1 thn	1 kali
1 thn <= MK < 2 thn	2 kali
2 thn <= MK < 3 thn	3 kali
3 thn <= MK < 4 thn	4 kali
4 thn <= MK < 5 thn	5 kali
5 thn <= MK < 6 thn	6 kali
6 thn <= MK < 7 thn	7 kali
7 thn <= MK < 8 thn	8 kali
MK => 8 thn	9 kali

Tabel 2. Uang Penghargaan Masa Kerja ( UPMK )

Pasal 156, ayat 3 menyebutkan, "Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Masa Kerja (MK) - Tahun	Penghargaan (Bulan Upah)
3 thn <= MK < 6 thn	2 kali
6 thn <= MK < 9 thn	3 kali
9 thn <= MK < 12 thn	4 kali
12 thn <= MK < 15 thn	5 kali
15 thn <= MK < 18 thn	6 kali
18 thn <= MK < 21 thn	7 kali
21 thn <= MK < 24 thn	8 kali
MK => 24 thn	10 kali

Jika digabung  

Tabel 3. ( UP dan UPMK) akan tampak sbb :

Masa Kerja	PESANGON	MASA KERJA	PENGHARGAAN
MK< 1 thn	1X	3 thn <= MK < 6 thn	2X
1 thn <=MK < 2 thn	2X	6 thn <= MK <9 thn	3X
2 thn <=MK < 3 thn	3X	9 thn <= MK < 12 thn	4X
3 thn <=MK < 4 thn	4X	12 thn <= MK < 15 thn	5X
4 thn <=MK < 5 thn	5X	15 thn <= MK < 18 thn	6X
5 thn <=MK < 6 thn	6X	18 thn <= MK < 21 thn	7X
6 thn <=MK < 7 thn	7X	21 thn <= MK < 24 thn	8X
7 thn <=MK < 8 thn	8X	MK => 24 thn	10X
MK > 8 thn	9X

Hati-hati dengan tabel di atas. 

Itu adalah tabel secara umum. 

Untuk kasus PHK yang 

lebih rinci, berikut 

adalah besar uang pesangon 

dan/atau penghargaan yang akan diterima.

Tabel 4. Pesangon dan Penghargaan untuk Berbagai Jenis PHK

Jenis PHK	Pesangon	Penghargaan	Pengg. Hak	Pisah
Kesalahan Berat			1X	1X
Mel. Tindakan Pidana		1X	1X
Setelah Diberikan SP	1X	1X	1X
Mengundurkan Diri			1X	1X
Perubahan Status & Pekerja Tidak Bersedia	1X	1X	1X
Perubahan Status & Pengusaha Tdk Bersedia	2X	1X	1X
Perusahaan Tutup	1X	1X	1X
Efisiensi	2X	1X	1X
Pailit	1X	1X	1X
Meninggal	2X	1X	1X
Pensiun Normal	2X	1X	1X
Mangkir			1X	1X
Permohonan ke LPPHI	2X	1X	1X
Sakit Berkepanjangan	2X	1X	1X

Tabel 5.  Pesangon & Penghargaan Setelah Digabung

Untuk Jenis PHK : Pensiun Normal, Di-PHK Perusahaan, Meninggal, Sakit Berkepanjangan, Permohonan ke LPPHI

Bila digabung, uang pesangon dan penghargaan yang Anda terima (PHK Pensiun Normal, PHK Inisiatif Perusahaan, PHK Meninggal, PHK sakit Berkepanjangan, PHK Permohona ke LPPHI) adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Masa Kerja (MK) - Tahun	Pesangon + Penghargaan (x Bulan Upah)
MK < 1 thn	2 kali
1 thn <= MK < 2 thn	4 kali
2 thn <= MK < 3 thn	6 kali
3 thn <= MK < 4 thn	10 kali
4 thn <= MK < 5 thn	12 kali
5 thn <= MK < 6 thn	14 kali
6 thn <= MK < 7 thn	17 kali
7 thn <= MK < 8 thn	19 kali
8 thn <= MK < 9 thn	21 kali
9 thn <= MK < 10 thn	22 kali
10 thn <= MK < 11 thn	22 kali
11 thn <= MK < 12 thn	22 kali
12 thn <= MK < 13 thn	23 kali
13 thn <= MK < 14 thn	23 kali
14 thn <= MK < 15 thn	23 kali
15 thn <= MK < 16 thn	24 kali
16 thn <= MK < 17 thn	24 kali
17 thn <= MK < 18 thn	24 kali
18 thn <= MK < 19 thn	25 kali
19 thn <= MK < 20 thn	25 kali
20 thn <= MK < 21 thn	25 kali
21 thn <= MK < 22 thn	26 kali
22 thn <= MK < 23 thn	26 kali
23 thn <= MK < 24 thn	26 kali
MK => 24 thn	28 kali

Selain uang pesangon dan penghargaan, Anda masih berhak untuk uang cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang ke tempat di mana Anda direkrut, penggantian perumahan dan kesehatan, dan hak-hak lain seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

Pasal 156, ayat 4 menyebutkan, " Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ingat ! Pesangon & Penghargaan Dipotong Pajak

Misalkan pada usia pensiun masa kerja Anda 10 tahun, gaji pokok adalah Rp 5.000.000 dan Anda sudah mengambil seluruh cuti Anda, tidak ada penggantian hak yang patut diperhitungkan dan tidak ikut program pensiun. Sesuai dengan UU NO. 13 tahun 2003, Pasal 167 ayat 5, maka perhitungan uang pesangon dan penghargaan Anda adalah sebagai berikut:

No.	Perhitungan	Hasil
1	Pesangon ( 9 x 2 )	18 bulan upah
2	Penghargaan	4 bulan upah
3	Pesangon & Penghargaan	Rp110.000.000
4	Pajak u/ Rp50 juta pertama (0 %)	0
5	Pajak u/ Rp 50 juta berikutnya(5 %)	Rp 2.500.000
6	Pajak u/ Rp 10. juta (15 %)	Rp 1.500.000
7	Total Pajak	Rp 4.000.000
8	Penghasilan Bersih (3-7)	Rp 106.000.000

Konsultasikan perhitungan pajak dengan bagian HRD. Mereka akan memberikan bagaimana menghitung pesangon, penghargaan dan hak lainnya setelah dipotong pajak.

Untuk kasus PHK karena alasan lain seperti mengundurkan diri, kesalahan berat, keinginan perusahaan- hal ini juga telah diatur di UU No. 13 tahun 2003. Sebagai Karyawan swasta anda harus memahami hak-hak konstitusional anda yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama diperusahaan tempat anda bekerja. Kalau anda belum punya UU 13-2003 silahkan download DISINI.

Sumber :

1. UU Nomor 13 Tahun 2003

2. http://www.putra-putri-indonesia.com

- See more at: http://kartonmedia.blogspot.co.id/2013/04/menghitung-pesangon-phk-sesuai-uu-13.html#sthash.8FUIAsdr.dpuf

SUSUNAN KEPENGURUSAN BARU SP SPSI KEP PT RAPIDPLAST, CIKIARANG

Berikut susunan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT Rapidplast, Cikarang Kab Bekasi. Periode 2015-2018.

1. KETUA : Alik Sriono
2. WAKIL KETUA 1 : Tri Setiono
3. WAKIL KETUA 2 : Moch Januar Amrodji
4. WAKIL KETUA 3 : Yusuf Hermawan
5. SEKRETARIS 1 : Kharisma Auliya
6. SEKRETARIS 2 : Nevi Anggraeni
7. BENDAHARA : Fika Nurmala

Dan berikut sekilas tugas dan tanggung jawab, untuk masing masing jabatan di Serikat Pekerja, PUK SP KEP SPSI PT Rapidplast, Cikarang Kab Bekasi.

Ketua

1. Bertanggung jawab PUK (internal & eksternal)
2. Memimpin rapat PUK
3. Mempertanggungjawabkan kegiatan PUK (rapat & Musnik)
4. Mendelegasikan tugas kepada wakil ketua
5. Bersama sekretaris menanda tangani surat-surat

Wakil Ketua 1;

Atas nama Ketua dalam bidang Pendidikan & Organisasi

Wakil Ketua 2;

Atas nama Ketua dalam bidang Hukum & Advokasi/Pembelaan

Wakil Ketua 3;

Atas nama Ketua dalam bidang Sosial & Ekonomi

Sekretaris 1

1. Bertanggung jawab semua kegiatan administratif
2. Mengagendakan rapat-rapat
3. Membuat notulen rapat
4. Mendelegasikan tugas kepada wakil sekretaris
5. Bersama ketua menanda tangani surat-surat

Bendahara

1. Menetapkan iuran anggota
2. Menerima iuran anggota & dana lain yang tidak mengikat
3. Mendistribusikan iuran anggota
4. Bertanggung jawab terhadap keuangan
5. Membuat peraturan organisasi (PO) tentang penggunaan uang
6. Mengevaluasi penggunaan uang

Demikian sekilas informasi perihal, susunan personalia, SP SPSI KEP PUK PT Rapidplast, Cikarang,,  Dan untuk diketahui bersama.

Sekian terima kasih

Admin blog (ASb)